#Unionbudget #Budgethiked #AgricultureMinistry #PMKisanyojana #PMKisan SammanNidhi #agriculturalbudget #financialefficiency #fundutilization #farminitiatives #agriculturetrends #pemerintahspending #fiscalresponsibility
Secara mengejutkan, Kementerian Pertanian, meskipun menerima kenaikan anggaran dalam beberapa tahun terakhir, telah menyerah lebih dari Rs 1 lakh crore dalam lima tahun terakhir, sebagaimana diungkapkan dalam laporan berjudul “Sekilas Rekening untuk Tahun 2022-2023.”
Departemen Pertanian & Kesejahteraan Petani (DA&FW) menyerahkan dana sebesar Rs 21,005.13 crore dari alokasi tahunan sebesar Rs 1.24 lakh crore selama tahun keuangan terakhir (April 2022-Maret 2023). Jumlah ini hampir empat kali lipat dari jumlah yang diserahkan pada tahun 2021-22 sebelumnya, menandai tren signifikan yang menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran.
Melihat ke belakang, departemen tersebut menyerahkan Rs 23,824.53 crore pada tahun 2020-21, Rs 34,517.7 crore pada tahun 2019-20, dan Rs 21,043.75 crore pada tahun 2018-19. Departemen Penelitian dan Pendidikan Pertanian, bagian dari kementerian, juga berkontribusi terhadap tren ini dengan menyumbangkan Rs 9 lakh dari total alokasi Rs 8,658.91 crore pada tahun 2022-23.
Anggaran gabungan kedua departemen, di bawah Kementerian Pertanian, mengalami peningkatan besar dari Rs 54,000 crore pada tahun 2018-19 menjadi Rs 1.32 lakh crore pada tahun 2022-23. Hal ini disebabkan oleh peluncuran PM Kisan Samman Nidhi pada tahun anggaran 2018-19. Namun, laporan ini mengungkap kesenjangan antara peningkatan alokasi dan pengeluaran aktual.
Pada tahun anggaran 2023-24 saat ini terjadi penurunan kecil dalam total alokasi kementerian menjadi Rs 1.25 lakh crore dari Rs 1.32 lakh crore pada tahun 2022-23, kemungkinan mencerminkan kehati-hatian karena historis tidak digunakannya dana tersebut.
Komite Tetap Pertanian, Peternakan, dan Pengolahan Makanan menyuarakan keprihatinan mengenai praktik penyerahan dana tersebut. Komite mendesak pemerintah untuk “menghindari” praktik ini, dengan menekankan bahwa penyerahan dana terutama disebabkan oleh berkurangnya persyaratan dalam NES (North Eastern States), SCSP (Schedule Caste Sub-Plan), dan Tribal Area Sub-Plan (TASP) komponen.
Anggaran yang belum terpakai di Kementerian Pertanian menimbulkan pertanyaan kritis mengenai tanggung jawab fiskal dan efektivitas penggunaan dana. Bagi petani, ahli agronomi, dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, memahami alasan di balik surplus ini sangat penting untuk mendukung alokasi sumber daya yang efisien dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan menghasilkan manfaat nyata bagi komunitas petani.